Gaya Blusukan Caleg DPR RI No. 9 Partai PSI, Jabar 3

Cianjur-Illusinews.com; Caleg DPR RI Musollini Lubis STP dalam kunjungan sosialisai nya ke wilayah Cianjur beberapawaktu yang lalu,  ia menyempatkan diri datang ke salah satu pasar Cipanas untuk bertatap muka dengan para pedagang pasar.

Dalam kesempatan tersebut, beliau berkomunikasi langsung dengan beberapa pelaku usaha. Mereka (para pedagang) berharap bahwa harga harga bahan pokok bisa stabil.

"Harga-harga bahan pokok semakin naik dan tidak terkontrol!," keluh Umar kepada Musollini ketika ditanya kendala yang dihadapi oleh para pedagang pasar, Sabtu (18/01/2019).

Umar menambahkan, dia berharap dengan adanya kujungan ini bisa menyampaiikan aspirasinya ke pemerintah agar harga sembako bisa stabil.(rud)

Read More

KPK Minta Parpol Tegur Anggota DPRD Tak Lapor Harta Karena Alasan Gaptek

Jakarta -Anggota DPRD Banten ‘ramai-ramai’ tak melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemimpin parpol menegur anggotanya yang tak laporkan LHKPN.

“Kami minta para pimpinan parpol juga mendorong dan bahkan memberikan teguran, jika ada anggota DPR atau DPRD dari partainya uang belum lapor LHKPN,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dihubungi detikcom, Minggu (20/1/2019).

Febri mengatakan KPK telah mendatangi sejumlah DPRD. Menurutnya, alasan tidak melaporkan harta kekayaan karena tak paham teknologi merupakan alasan yang mengada-ngada.

“Sejumlah DPRD sebenarnya sudah ada yang didatangi dan alasan tidak paham teknologi rasanya mengada-ngada,” kata Febri.

Pelaporan LHKPN ini masih dibuka hingga 31 Maret 2019. Febri mengatakan KPK siap memberikan bantuan untuk menjelaskan mekanisme pelaporan LHKPN.

“Tapi karena tahun 2019 ini pelaporan masih terbuka sampai 31 Maret 2019, KPK terbuka menjelaskan bagaimana mekanisme pelaporan LHKPN. Silakan hubungi Call Center 198,” tuturnya.

Diketahui tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) DPRD Banten hanya 1,19 persen. Dari total 84 orang anggota, hanya satu orang yang melaporkan LHKPN.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan pihaknya sudah mengirimkan instruksi ke anggota untuk melaporkan kekayaan ke KPK. Tapi, instruksi tidak dijalankan karena laporan kekayaan yang dinilai rumit. Sebagian anggota DPRD juga gagap teknologi karena pelaporan secara online.

“Sebetulnya bukan ketidakpatuhan, pemahaman pelaporan itu kan persoalannya ada hal njelimet nggak paham, sebagian ‘gaptek’,” kata Asep saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/1). 

(dwia/rna)

Read More

Jelang Imlek, Pesanan Lampion Banyuwangi Meningkat

Banyuwangi – Lampion merupakan aksesoris khas yang kerap dipajang saat perayaan Imlek. Tak heran bila jelang Tahun Baru China itu, pengrajin bambu di Banyuwangi kebanjiran pesanan lampion.

Salah satu pengrajin di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Bayu Wilie Pratama (33) mengaku pesanan lampion bambu yang datang kepadanya meningkat hingga dua kali lipat dari hari biasa.

Bila di hari biasa, ia menerima pesanan 30-50 buah lampion bambu per bulan, kali ini pesanan yang masuk mencapai 100 buah.

“Lampion bambu kami masuk ke rumah makan dan warung-warung sebagai pendukung interior atau eksterior, juga masuk ke klenteng menjelang imlek,” ujarnya kepada detikcom, Minggu (20/1/2019). 

Salah satu pekerja Bayu, Slamet Raharjo (21) menjelaskan ada 2 jenis lampion bambu yang diminati, yaitu yang berbentuk bola dan tabung. 

Lampion bambu bentuk tabung mengandalkan anyaman bambu motif Moto Puru yang nampak tebal, kaku dan kokoh. Sedangkan lampion bola terbuat dari 8 bagian anyaman bermotif truntum yang direkatkan sedemikian rupa hingga berbentuk bundar. Motif truntum merupakan jenis yang tipis, lentur dan nampak seperti banyak anyaman segi enam kecil yang dijajarkan. 

“Biasanya butuh waktu 3 hari untuk menyelesaikan 10 lampion. Yang lama pemasangan rotan untuk penutup sambungan 8 bagian itu,” ujar Slamet. 

Bayu melanjutkan, setelah jadi, lampion-lampion itu dibawa pengepul ke klenteng-klenteng di Sidoarjo dan Surabaya. Ada pula pelanggan yang langsung berkunjung ke toko kerajinan miliknya untuk membeli lampion. 

Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp 55 ribu hingga Rp 75 ribu tergantung ukuran. “Tergantung ukuran yang diminati. Kami banyak pilihan,” ungkapnya. 

Selain lampion bambu, Bayu juga membuat keranjang buah dan tempat kue. Meski biasanya paling laris dipesan jelang Imlek, namun tahun ini ia mengaku pesanan untuk kedua item ini tidak menunjukkan kenaikan.

Masing-masing biasanya laku 500 buah per bulan dengan sebaran penjualan ke Malang, Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur. 

(lll/lll)

Read More

Jaksa Bandung Mulai Berlakukan Sidang Cepat Narkoda

Bandung – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung mulai memberlakukan persidangan cepat terhadap penyalahgunaan narkotika. Sidang dilakukan maksimal 14 hari hingga vonis.

Pemberlakuan persidangan cepat telah dimulai pada Rabu 16 Januari 2019 kemarin di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung. Jaksa Kejari Bandung menyidangkan tiga terdakwa penyalahgunaan narkotika.

Duduk sebagai terdakwa Della Sunjaya, Erik Novriansyah dan Muhammad Arif. Dalam persidangan itu, ketiganya didakwa Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kepala Kejari Bandung Rudi Himawan mengatakan persidangan cepat ini merupakan kebijakan yang digulirkan oleh Kejari Bandung. Durasi persidangan perkara narkotik yang biasanya 30 hari lebih, dipangkas menjadi 14 hari.

“Justru kalau bisa satu hari lebih bagus. Kemudian kalau alat buktinya ringan ya bisa lebih cepat,” kata Rudi dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (19/1/2019).

Sementara itu Kasipdium Kejari Bandung Agus Kausal Alam mengatakan penanganan cepat ini dilakukan khusus bagi pengguna. Sementara untuk kurir atau bandar dilakukan seperti biasa karena menyangkut teknis penyelidikan penegak hukum.

“Untuk kurir atau bandar penanganan perkara di pengadilannya seperti biasa. Kalau untuk pengguna, bisa cepat. Misalkan saat tertangkap lagi konsumsi narkotika lalu di tes urine, hasilnya sudah bisa ketahuan secara ilmiah dan dari situ bisa langsung penanganan perkara,” kata Agus.

Agus menyatakan program ini dilakukan khusus bagi penyalahgunaan lantaran tingkat perkara yang berhubungan dengan narkotika paling tinggi di Bandung. Bahkan jumlahnya di atas 50 persen ketimbang perkara lain.

“Karena di Kota Bandung kasus pengungkapannya tinggi,” katanya.

Sebelumnya, Kejari Bandung membuat terobosan baru dalam proses persidangan. Kejari berencana memangkas durasi waktu persidangan perkara narkotik dari dakwaan hingga putusan kurang dari 14 hari.

Kepala Kejari Bandung Rudi Himawan melalui Kasi Pidum Kejari Bandung Agus Kausal Alam mengatakan terobosan ini rencananya akan diterapkan dalam peradilan pidana umum khususnya perkara narkotik. Diakuinya, terobosan ini sudah disetujui oleh Kejaksaan Agung.

“Ini terobosan dan diakui oleh Kejagung bahwa Bandung yang pertama untuk perkara narkotika khusus pengguna dilaksanakan dengan perkara singkat,” ujar Agus di Kantor Kejari Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jumat (11/1/2019). 

(dir/tro)

Read More

Mendes Ajak Jajarannya Makin Produktif

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo bersilahturahmi dengan semua pegawai Kemendes PDTT. Hal ini merupakan momentum untuk penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDTT sekaligus mengawali kegiatan 2019 dengan penuh semangat dan kerja keras bersama.

Kegiatan yang digelar di halaman parkir gedung Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta, pada Selasa (8/1/2019) ini bertujuan membangun semangat kebersamaan antara pimpinan dengan semua pegawai di lingkungan Kemendes PDTT. Hal ini juga bertujuan mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Silaturahmi itu juga dimaksudkan untuk membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta menyelaraskan capaian dan program kementerian demi pembangunan berkelanjutan.

Sejak dibentuk pada 2014, Kemendes PDTT terus melakukan perbaikan kinerja. Hal ini terlihat dari indeks reformasi birokrasi yang meningkat menjadi 64,16 pada 2017, dari sebelumnya 63,79. Tata kelola arsip kementerian juga meningkat pesat dari sebelumnya di peringkat ke-32 menjadi peringkat ke-6 pada 2017. 

Selain itu, berdasarkan penilaian Ombudsman terkait standar pelayanan, Kemendes PDTT berada di zona hijau pada 2018. Nilai akuntabilitas kinerja juga meningkat menjadi 61,79 pada 2017 dari sebelumnya 60,95. Pada 2017, opini yang dirilis Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menunjukkan Kemendes PDTT berhasil mempertahankan laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kinerja penganggaran juga meningkat pada 2018 menjadi 92,83 persen dari sebelumnya 88 persen. Tunjangan kinerja juga naik dari 47 persen menjadi 60 persen. 

“Serta sejumlah prestasi lainnya, prestasi ini merupakan buah dari komitmen, perjuangan, dan kerja keras semua pegawai. Mari jadikan ini sebagai penyemangat untuk semakin produktif, berkelas, dan profesional pada 2019. Atas nama Kemendes, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah kerja keras pada 2018 yang dalam empat tahun ini kita telah menunjukkan kinerjanya hingga Kemendes PDTT telah menjadi salah satu yang terbaik,” kata Eko dalam keterangan tertulis, Rabu (9/1/2019).

Lebih lanjut, Eko juga mengapresiasi bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015‐2019, sasaran pembangunan desa dalam hal pengentasan 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan peningkatan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri pun telah terlampaui.

“Presiden di Trenggalek menyampaikan tingkat kepuasan tertinggi, salah satunya program dana desa yang mencapai 85 persen. Memang masih banyak masalah, namun dengan kerja keras kita semua, program ini bisa berjalan dengan baik. Pekerjaan belum selesai, masih ada desa tertinggal walaupun target RPJM sudah terlampaui. Kita harus terus kerja keras agar kemiskinan warga desa bisa terentaskan dan masyarakat desa terus semakin sejahtera,” tegas Eko.

Dalam silahturahmi ini, seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kemendes PDTT menuangkan komitmennya dalam Komitmen Kalibata 2019, yakni meningkatkan kinerja Kemendes PDTT dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selain itu, semua pegawai berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, profesional, integritas, serta kebersamaan dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Mereka pun berkomitmen untuk menjalankan semua program reformasi birokrasi melalui peningkatan kapasitas birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan menghilangkan korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Bukan hanya komitmen para pegawai, kegiatan silahturahmi juga diisi dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Tinggi Madya yang disaksikan oleh Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo.

Di akhir acara silahturahmi, para pegawai Kemendes PDTT juga mendapatkan siraman rohani dari KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq. Ada juga hiburan dari grup band Armada dan pembagian doorprize. 

(ega/mul)

Read More

Tantangan Penulis Perempuan Masa Kini

Jakarta – Penulis perempuan Tanah Air semakin banyak bermunculan dan dikenal di tingkat internasional. Menjadi seorang penulis perempuan pun tak sekadar menulis persoalan gender maupun sehari-hari, namun mereka menghadapi tantangan lebih berat. 

“Ketika karya pertama saya keluar, tanggapan masyarakat terhadap penulis perempuan bisa sekeras itu. 20 tahun lalu berbeda dengan pembacaan sekarang. Ada baik atau tidak baiknya segala sesuatu itu yang mereka bicarakan adalah sesuatu di luar karya tersebut,” ujar Djenar Maesa Ayu ditemui di Kinokuniya Plaza Senayan, Kamis (17/1/2019). 

Sebagian besar yang mengkritik karya Djenar di awal dekade 2000-an adalah mereka yang tidak membaca. Serta hanya mengomentari dari persoalan gaya berpakaian, gaya hidup, dan lain-lain. 

“Tapi saya merasa semakin orang membicarakannya, buku saya semakin laku dan ketika orang ingin membaca karya saya, saya jadi lebih bisa fight. Di buku-buku saya banyak yang mendebat opini masyarakat, itu jadi amunisi saya,” tuturnya lagi.

Nama Djenar Maesa Ayu yang muncul di dekade 2000-an dikenal sebagai pendobrak penulis perempuan Tanah Air. Keberaniannya menulis tema feminisme dianggap sebagai kelanjutan dan kebangkitan dari penulis perempuan. 

Ratih Kumala yang sudah menerbitkan 5 novel dan 2 buku kumpulan cerpen mengatakan tantangan bagi penulis perempuan masa kini bukanlah isu maupun tema yang dituliskan. Namun ada persoalan lainnya. 

“Semakin ke sini, penulis perempuan tuh dihadapkan dengan penulis yang berada di era milenial. Penulis laki-laki juga mengalami hal itu, itu menjadi tantangan yang berbeda,” kata penulis ‘Kronik Betawi’ tersebut.

Ketika Gramedia Pustaka Utama (GPU) maupun Grasindo mau menerbitkan karyanya, ia pun berterima kasih. Di masa sekarang, banyak penulis yang mengalami kemudahan untuk merilis karya, misalnya saja di platform Watpadd, Stellar, dan lain-lain. 

“Sekarang tuh bukan tentang penulis perempuan saja tapi penulis di era digital,” pungkasnya.  

(tia/dal)

Read More

Olah Sabut Kelapa, Koperasi di Pangandaran Omzet Miliaran

Pangandaran – Sebuah koperasi di Pangandaran mencatatkan kinerja bisnis yang membanggakan. Mengolah sabut kelapa untuk pasar ekspor, koperasi ini mencatatkan omzet miliaran rupiah setiap bulan. 

Koperasi Produsen Mitra Kelapa (KPMK), nama diri lembaga tersebut, sejak 2014 dirintis 11 pemuda di Desa Cintrakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tak butuh waktu lama, usaha kolektif ini berkembang menjadi perusahaan yang mempekerjakan ratusan orang.

“Omzet kita terakhir Rp 1,5 miliar per bulan. Anggota koperasi 42 orang. Pegawai di unit usaha 120 orang,” ujar Yohan Wijaya, ketua KPMK, dijumpai di pabrik olah sabut kelapa, Senin (14/1/2019).

Yohan menjelaskan KPMK saat ini memiliki empat produk utama dari kelapa, yakni tepung, arang, serat dan cocopeat. Tepung dan arang, dia menjelaskan, diperuntukkan bagi pasar Nasional, sementara serat dan cocopeat, Yohan menambahkan, dikirim ke luar negeri.

“Serat atau fiber ini untuk jok mobil, sofa, kasur, tali, ini dikirim ke Tiongkok. Kalau cocopeat untuk media tanam, kita kirim ke Jepang,” ujar pria kelahiran 1982 ini.

Pencapaian bisnis KPMK ini mengundang apresiasi banyak pihak. Terakhir, melalui fasilitasi Kementerian Koperasi dan UMKM, KPMK menerima hibah lebih kurang Rp 500 juta dari lembaga pertanian asal Belanda, Agriterra.

Hibah tersebut, Yohan mengungkapkan, hanya untuk biaya penyusunan rencana bisnis (business plan) untuk pengembangan usaha KPMK.

“Kami sedang merancang pabrik terpadu, output-nya tujuh jenis produk turunan dari kelapa. Teknisnya, koperasi nanti mendirikan PT. Investasinya di kisaran Rp 200 miliar,” ujar lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung ini. 

Bisnis kelapa, menurut Yohan, berpotensi besar di Kabupaten Pangandaran. Ia menggambarkan, saat ini luas perkebunan kelapa di Pangandaran mencapai 33.400 hektare. Dari luas tersebut, ia merinci, hanya 21 ribu hektare yang memproduksi kelapa, sedangkan sisanya disadap atau dideres untuk bahan gula.

>“Kapastitas produksi perkebunan kita 800 ribu butir per hari. Kita saat ini baru mengolah 6 ribu butir per hari, sisanya sebagian besar dijual ke kota,” tutur Yohan.

Berkaca dari tujuan utama pendirian usaha tersebut, Yohan merasa pencapaian yang sudah diraih KPMK sudah melebihi ekspektasi. “Dulu cita-cita kami tuh cuma sederhana, hanya ingin harga jual kelapa stabil, untuk membantu orangtua-orangtua kami,” kata Yohan.

Kini, dia menuturkan, sangat banyak pemilik kebun kelapa yang ingin bergabung dengan koperasi yang mereka rintis karena KPMK membeli kelapa dengan harga yang jauh lebih mahal. “Kalau di pasaran sekarang harganya Rp 1.000, kita beli Rp 1.600. Kan kita enggak ada limbah, jadi bisa lebih mahal,” ujar Yohan. (dna/dna)

Read More