Cianjur Illusinews.com-Data kemiskian penduduk di wilayah cianjur diklaim mengalami penurunan pada tahun 2018 lalu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur, terdata sebayak 221.58 jiwa tahun lalu.Menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 257.41 jiwa. Artinya, ada penurunan prosentase sebesar 9,81 persen.
Ungkap Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis) Kabupaten Cianjur, Surya Cahya Permana“Itu hasil survei jumlah penduduk miskin di Cianjur pada tahun 2017-2018,” kepada Jurnal5 Cianjur, senin (4/2/2019).
Pasalnya, pihaknya saat ini tengah melakukan survei di lapangan.Sementara, untuk data terbaru pada tahun 2019 ini, masih belum bisa didapatkan.
“Kalau untuk tahun 2019 baru akan dilakukan survei. Saat ini petugas kami mulai sibuk melakukan survei ke lapangan,” jelasnya.
Surya menjelaskan, ada 14 kriteria masyarakat miskin menurut standar BPS. Kriteria ini diperlukan untuk pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM). Data tersebut akan digunakan untuk membuat strategi dan program penanggulangan kemiskinan melalui program perlindungan sosial.
“Seperti luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari delapan meter persegi per orang, lalu jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu murahan,” jelasnya.
Selanjutnya ada jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester, tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama demhan rumah tangga lain.
“Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung, sungai, air hujan, dan hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun,”
Selain itu, juga ada kriteria bahwa sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, bahan bakar untuk memasak sehari-hari kayu bakar, arang atau minyak tanah. Sedangkan untuk asupan, masyarakat miskin juga digolongkan mereka yang hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam, sekali dalam seminggu.
Juga mereka yang hanya makan satu atau dua kali dalam sehari, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik serta sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah sebagai petani penggarap dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan.
“Atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600 ribu per bulan. Sedangkan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat SD, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500 ribu seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal, motor, atau barang modal lainnya,” jelasnya.
Di lain tempat, H Saputro Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, H Saputro meragukan data yang dimiliki BPS terkait jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cianjur itu. Alasannya, survei BPS dilakukan tidak secara periodik per tahun, melainkan per 10 tahun sekali.
Sapturo menegaskan“BPS itu sensusnya 10 tahun sekali. Kalau data miskin fluktuatif,” soal data jumlah penduduk miskin sendiri sejatinya bukan hanya dimiliki BPS saja. Melainkan juga dimiliki oleh instansi lainnya. Seperti Dinas Sosial (Dinsos), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
"Karena itu sejatinya untuk mengetahui persis data kemiskinan di Cianjur, semestinya ada satu sistem yang menjadi acuan besama yang dilebur menjadi satu dalam Basis Data Terpadu (BDT)., tegasnya
Untuk data riil, itu Dinsos sedang memutahirkan data miskin lewat Basis Data Terpadu (BDT),” jelas Sapturo.“Ini yang seharusnya didorong Sapturo menambahkan, satu sistem tersebut dirasa sangat diperlukan guna menghindari data penduduk ganda. Karena itu, ia mendorong agar ada pendataan secara detil untuk mendata jumlah masyarakat miskin berdasarkan nama, alamat dan nomor induk kependudukan (NIK). Dengan begitu, akan mudah dilakukan pendeteksian dan pelacakan di kemudian hari.
“, DPRD Komisi IV Saat ini sedang mengajukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk perlindungan sosial, dan Penanggulangan Kemiskinan (PK). Tujuannya, guna mendukung peningkatan kualitas layanan,” .
program SLRT itu benar-benar bisa menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Cianjur.tegasnya
“ pemerintah betul-betul bisa menanggulangi warga miskin secara tepat sasaran
agar indikasi penduduk miskin itu cenderungan menurun saat ini. Karena pemerintah pusat melalui berbagai kementerian terus menggelontor berbagai program bantuan tegasnya.(AF)
