Sejumlah Fakta Tentang Bazaar Ramadhan di Cianjur Kota (Bagian Kedua)

Menguji Nurani Pemerintah Terhadap Suasana Kebathinan Masyarakat 
CIANJUR-ILLUSI NEWS. Benak publik akan merekam dengan bernas jika sebuah keputusan melalui forum terbuka maka hasilnya jauh memuaskan. Hal itu berarti bahwa putusan yang ada tidaklah mudah begitu saja untuk dibatalkan karena persetujuan tentang pelaksanaan Bazaar Ramadhan kali ini dilewati melalui berbagai tahapan. Mulai dari audiensi dengan PLT Bupati Cianjur, Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua yang kesemuanya dilaksanaan di ruangan Sekretaris Daerah Cianjur.

Momentum 12 April 2019 merupakan peristiwa bersejarah dalam proses pengambilan keputusan Pemkab Cianjur karena untuk menentukan lokasi bazaar tahun ini melibatkan 17 instansi pemerintahan termasuk TNI dan POLRI. Suasana demokratis dalam rapat kedua tersebut cukup terpancar jelas dalam sorot mata peserta yang hadir bahkan sesekali terdengar tawa riang karena ada guyonan sebagai selingan mengisi keseriusan.

Tentu suasana kebathinan masyarakat menyaksikan dengan cukup jelas bahwa Pemkab Cianjur sangat proaktif merespon tuntutan perubahan sehingga iklim demokratis diwujudkan melalui forum tersebut. Hal ini tentu merupakan ujian bagi pemerintah sebab jika tidak konsisten bukan tidak mungkin masyarakat akan memberikan label buruk terhadap pemimpin yang sekarang.

"Kalau kita ini bukan sedang ingin berdebat dengan pemerintah melainkan menuntut konsistensi dan tanggungjawabmnya sebab keputusan tentang pelaksanaan bazaar  dan penentuan lokasinya sudah ditetapkan secara terbuka melalui forum resmi (12 April 2019,red). Sehingga tidak bisa dengan seenaknya merubah keputusan tersebut karena kita juga terlibat dan menyaksikan dalam proses pengambilan keputusannya," ujar Ketua Umum Bravo Komando, Bambang Adi Sudarso kepada ILLUSI NEWS.

Pria yang akrab disapa Bengbeng ini mengaku jika pihaknya sudah melalui tahapan yang prosedural untuk melaksanakan kegiatan bazaar ini. Bahkan pembuktian juga sudah didapatkan dengan adanya dukungan masyarakat dan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di Cianjur. Sehingga tidak ada unsur pemaksaan kehendak dengan cara-cara yang tidak demokratis.

"Tidaklah benar kalau kita menggunakan cara-cara premanisme karena tahapannya dilalui secara prosedural bahkan berkomunikasi secara baik-baik dengan jajaran instansi terkait maupun segenap komponen masyarakat," bebernya.

Bukan tanpa alasan jika Ketua DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Cianjur, Asep Ridwan memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan bazaar ramadhan. Menurutnya kegiatan  tersebut mempunyai sisi positif untuk memajukan sektor usaha kecil serta meningkatkan daya beli masyakarat terutama golongan kelas menengah ke bawah.
"Bisa dibilang dalam kegiatan bazaar ini yang ditawarkan kepada khalayak itukan kebutuhan sandang masyarakat yang harganya terjangkau terutama untuk kelas menengah ke bawah. Saya malah tidak melihat sisi negatifnya karena itu justru aneh kalau ada pihak yang berkeberatan atas acara yang digelar setahun sekali tersebut," ungkapnya. 
Di tempat berbeda, Lurah Solokpandan Cianjur, Deden membenarkan jika dirinya merekomendasikan kegiatan bazaar tersebut setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat Cianjur. Lalu, setelah mendapatkan kejelasan adanya persetujuan PLT Bupati Cianjur yang memiliki kewenangan atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dirinya juga mengamini.
"Untuk kedatangan pertama dari panitia bazaar ini sayapun menolak memberikan rekomendasi karena belum ada kejelasan dari pimpinan. Namun untuk berikutnya saya memperoleh kejelasan informasi bahwa acara tersebut sudah mendapat restu dari PLT Bupati sehingga sayapun langsung merekomendasikannya karena panitia juga sudah menyertakan persetujuan masyarakat setempat," ucapnya beberapa waktu lalu. (RKR)